loading...
Begitulah judul yang seharusnya lebih tepat, kalau di laman detik tertulis Anies yakin APBD DKI Cukup untuk Jalankan Janji Kampanyenya. Bagi saya itu kurang lengkap, dan kurang menjelaskan secara detail, janji kampanyenya itu buat siapa? Buat rakyat menengah kebawah? Atau kalangan 9 naga dan 9 onta?
Jadi kesimpulannya adalah judul yang saya buat ini sangatlah tepat, dan sangat menggambarkan apa yang terjadi.
Mari kita lihat isi beritanya terlebih dahulu sedikit.
Cagub DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan yakin anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) DKI cukup untuk menjalankan program kerja yang dijanjikannya saat kampanye. Kecukupan APBD untuk program kerja dan pembangunan Ibu Kota ada pada pengelolaannya.
Program kerja yang ia janjikan saat kampanye? Well, program kerja yang mana yang ia janjikan menggunakan dana APBD? Seingat saya nih hanya ada satu, dua, atau mungkin tiga eh atau empat? Mari kita cari tau bersama,
#OK OC? Mereka mengklaim tidak menggunakan APBD Tetot
#Tolak Reklamasi? Ah ini Hoax lah ya Tetot
#Tutup Alexis? Ah ini ngikutin Perda, alias gatot, gagal total, Tetot
#Stadion Kelas Eropa? Ah ini masih wacana, mungkin perencanaan butuh 2 tahun eksekusi sekian, sekian waktu yang tidak bisa diprediksi. Tapi masih 50:50 Menggunakan APBD DKI atau tidak
Lebih baik kita ngomongin program yang katanya memakai dana APBD sajalah ya
#Semua Ormas akan dapat dana checklist
#1M-3M per RW checklist
#DP 0 Rupiah checklist
#KJP, KJS Plus checklist
Ngomongin soal dana APBD buat rakyat Jakarta:
Soal DP 0 rupiah, kita bersama tahu, bahwa hanya orang yang mempunyai minim gaji 3 juta? Atau yang sudah menabung di bank DKI dan segala macam syarat yang isinya bla..bla..bla itu. Intinya DP 0 rupiah bukan buat golongan kelas yang benar-benar miskin, tapi mungkin golongan menengah, yang mungkin “mampu”. Karena hitung-hitungan bebannya kalau tidak salah dapat kabar walau harga “rumah” 350juta, tapi nanti jatuh beban totalnya bisa lebih dari harga tersebut bukan?
Kalau rumahnya bukan Rusun, mungkin peminatnya akan ada dari kalangan “atas” soalnya di tengah kota bro!
1M-3M Per RW, KJP, KJS Plus, 2 program yang berbeda, tapi dengan kategori yang sama, “bagi-bagi” duit. Dimana niatnya adalah bagi-bagi duit ke rakyat, tapi sistem pengawasannya belum bisa dipertanggungjawabkan. Apakah uang tersebut benar-benar bisa dipakai sesuai dengan tujuan uang tersebut diberi, atau apakah uang tersebut bisa “lolos” audit untuk cair dari APDB yang digembok password itu? Karena jumlah uangnya cukup besar, tentunya jumlah transaksinya juga akan banyak.
Anies-Sandi tentunya akan membuat sistem e-budgeting baru, untuk mengatur anggaran ini. Kalau ada sistem baru, berarti “sangat rentan” terhadap korupsi, terlebih kalau menurut sistem penjelasan yang sudah ada, kalau dana APDB harus ada Gubernur, Sekda, Kepala Bappeda. Bagaimana dengan sistem yang akan Anies “revisi” nanti? Terlebih siapa karyawan baru yang akan Anies rekrut untuk menggantikan Sekda, Kepala Bappeda yang sudah ada.
Saya mencurigai kalau proses pemberian dana-dana seperti ini akan ada 2 prediksi, yang pertama bila jalan akan kena Korupsi, yang kedua bila jalan murni buat rakyat terlepas dari rakyat menggunakan hal ini dengan benar atau tidak, pembangunan infrastruktur tentunya akan terlambat, dan mungkin tidak akan ada kemajuan yang begitu signifikan selama 5 tahun. Karena jumlah semua anggaran sudah terpakai buat membiayai plus-plus ini. Ahok sudah pernah mengatakan hal yang sama, hal ini tidak akan bisa dilakukan, dananya kurang.
Bagian yang paling hot, Dana APDB buat semua Ormas. Atau mungkin anggota DPRD juga akan kena bagian cipratannya, Dimana niatnya adalah bagi-bagi duit ke 9 naga dan 9 onta. Sekda DKI pernah berbicara beberapa hari lalu: APDB Bisa dilihat DPRD, tetapi tidak bisa mengubahnya. Karena hasrat yang sudah cukup lama terpendam ini, kita bisa lihat juga kalau banyak anggota DPRD banyak sekali yang mendukung Anies, terlebih dari kubunya itu.
Kemungkinannya yang terjadi, selain Ormas, ya anggota DPRD juga akan dapat “dana segar” yang jauh lebih besar untuk anggaran mereka itu.
Ingat bukan? Kalau kemarin DPR semasa Plt Gubernur Sumarsono menjabat, mereka sudah punya kuasa untuk meminta budget aneh-aneh, seperti tunjangan supir 4M, renovasi kolam ikan 500 juta, atau apa lagi anggaran yang tidak masuk akal? Bagaimana nanti ketika Anies-Sandi yang memimpin, lebih mulus lagi rencana mereka untuk membuat anggaran yang unik-unik.
Artinya Anies yakin APBD DKI cukup untuk jalankan janji beri dana ke semua Ormas & semua koalisi. Sudah sangat logis sekali. APDB DKI sudah sangat cukup untuk 5 tahun kedepan. Sesuai tagline mereka: Maju Kotanya Bahagia Warganya. Siapa warganya? 9 Naga dan 9 Onta.
0 Response to "Ternyata APBD DKI Hanya untuk Semua Ormas & Semua Koalisi Yang Dukung Anies Sandi"
Posting Komentar