HEBOH!!! Ketua KPU DKI Sumarno Meminta Uang Kepada Anies-Sandi. Ini Buktinya......

loading...

KPU DKI memang agak aneh saat Pilgub yang lalu. Bisa-bisanya ketua KPU DKI Sumarno memasang foto gerakan 212 di profile WhatsAppnya, rombongan Ahok bisa entah mengapa ditelantarkan saat rapat pleno dan hal-hal aneh lainnya. Jelas kalau akan ada orang yang curiga kalau KPU DKI tidak netral

Nah, sekarang malahan Sumarno meminta agar KPU DKI diberikan anggaran khusus untuk beberapa hal. Yang pertama Sumarno meminta agar Pemprov DKI menganggarkan anggaran khusus untuk peningkatan pendidikan pemilih di Ibu Kota. Sumarno mengatakan, hal tersebut tidak hanya berguna untuk Pilkada saja tetapi juga untuk persiapan Pemilihan Presiden ataupun pemilihan legislatif.

“Sebab selama ini pendidikan pemilih hanya dilakukan seiring tahapan Pilkada, padahal seharusnya dilakukan sepanjang masa. Karena dengan ada pendidikan tersebut dapat menghasilkan segmentasi pemilih yang cerdas,” kata Sumarno.

Ini merupakan alasan meminta dana yang sangat aneh. Pendidikan pemilih sepanjang masa? Kenapa tidak sekalian mengajari warga cara memakai baju? Mencoblos itu sangat sangat gampang dan simpel, diajari sedikit sudah bisa.

Tinggal mengajari agar mencoblos wajah orang yang dipilih dan jangan mencoblos diluar kotak. Hanya itu saja, untuk apa ada lagi ‘pendidikan pemilih’ tambahan? Itu merupakan tindakan yang sangat mubajir. Anggaran untuk pendidikan semacam ini tidak akan tepat sasaran.

“Untuk permintaan kedua terkait persoalan pemutakhiran data pemilih. Ini juga berharap ada anggaran khusus sehingga tidak ada lagi persoalan daftar pemilih tetap,” ujar Sumarno.

Bukankah KPU DKI sudah mendapatkan dana untuk mengurus DPT? Untuk apalagi mendapatkan anggaran khusus? Buat makan lobster? Anggota KPU DKI sudah digaji untuk mengerjakan pekerjannya, kalau meminta anggaran khusus tambahan lagi itu namanya serakah.

Kalau merasa gaji menjadi anggota KPU DKI kecil maka keluar saja, gampang kok. Kenapa harus meminta anggaran khusus semacam ini? Apalagi masalah DPT itu bukan hanya masalah dana, tapi masalah pengurusan data. Bisa jadi data yang dipakai belum diperbaharui atau datanya salah ketik. Tidak perlu dana tambahan untuk mengurus hal seperti ini.

Ketiga Sumarno berharap Pemprov DKI bisa memfasilitasi KPUD DKI terutama sarana dan prasarana seperti kantor.

“Beberapa kantor-kantor KPU di tingkat Kabupaten dan Kota saat ini masih berstatus pinjam pakai. Biaya operasional kalau bisa juga dapat dianggarkan, ini harapannya begitu,” ungkap Sumarno.

Lho? Bukankah KPU DKI seharusnya sudah memiliki anggaran operasional? Kenapa masih meminta dana lebih? Cara penyampaian Sumarno seolah-olah KPU DKI tidak memiliki biaya operasional sama sekali. Padahal hal ini tidak mungkin, mana ada orang mau kerja gratis?

Apalagi normal kalau kantor KPU itu pinjam pakai. KPU DKI hanya akan bekerja 5 tahun sekali, untuk apa membeli kantor sendiri kalau meminjam kantor itu lebih murah? Bukankah menyewa kantor selama setahun lebih murah dibanding membeli kantor permanen? Belum lagi biaya perawatan selama kantor tidak dipakai.

Sepertinya ini pertama kalinya Ketua KPU DKI meminta anggaran khusus langsung kepada Gubernur terpilih. Kalau KPU DKI tidak bermasalah sama sekali maka kita akan menganggapnya wajar, tapi kalau sekarang kan tidak.

KPU DKI masih dicurigai tidak netral, eh sekarang sudah meminta anggaran khusus. Alasan meminta dananya pun tidak masuk akal, buat pendidikan menyoblos. Menusuk kertas pun perlu diajari sepanjang masa. Saya ulangi, SEPANJANG MASA. Warga Jakarta bukan orang bodoh, diajari sekali pasti sudah bisa!

Melihat tindakan Ketua KPU DKI tentu saja kita semua curiga, apakah ini ada balas budi atau apa? Belum dilantik tapi sudah meminta anggran khusus, padahal KPU DKI bakal istirahat selama tidak ada pemilihan. Bayangkan ada orang yang akan cuti tapi meminta gaji tambahan. Logikanya dimana?

Akhir kata, bakwan itu rasanya enak. Tapi hati-hati, biasanya ada udang dibalik bakwan.

Sumber

Tweet