KPK Didukung Penuh Nahdlatul Ulama, DPR Makin Terpojok, Koruptor E-KTP Siap Siap Masuk Bui

loading...

KPK sebagai sebuah lembaga pemberantas korupsi di Indonesia, sekarang sedang menghadapi situasi yang berat. Berbagai pihak menginginkan lembaga yang satu ini harus segera dibubarkan karena dianggap tak berguna. Pembaca setia Seword tentu paham siapa yang menghendaki KPK dibubarkan, karena wacana ini sudah sejak beberapa tahun yang lalu, dan selalu dia yang mengucapkannya.

Sebagai orang yang masih waras, tentu kita mengharapkan bukan pembubaran KPK yang terjadi, tetapi justru kebalikannya yang kita harapkan. KPK makin diperkuat, agar KPK dapat menindak pelaku-pelaku korupsi yang tak jera-jera juga menjarah uang negara.

Kini berbagai perlawanan terhadap KPK datang terus menerus. Terutama dari DPR-RI yang menghendaki lembaga KPK diamputasi agar tak punya taring lagi. Pansus Hak Angket KPK yang dibentuk atas prakarsa Fahri Hamzah dan sebagian anggota DPR tersebut kini mencoba mendapatkan legitimasi dari masyarakat. Berbagai pakar diundang untuk memberikan pendapat bahwa Pansus Hak Angket KPK adalah legal. Padahal pakar-pakar yang diundang tentu saja sebelumnya sudah memberikan opini bahwa Pansus Hak Angket KPK tidak menyalahi aturan. Dan mereka tidak akan pernah mengundang pakar-pakar yang kontra terhadap mereka. Mereka tidak akan pernah mengundang Mahfud M.D dan Jimly Asshiddiqie misalnya.

Bagaimana kita tidak menduga bahwa Pansus Hak Angket KPK hanya sekedar ingin mendelegitimasi keberadaan lembaga KPK? Karena sebagai mana kita tahu bahwa Ketua Pansus Hak Angket KPK saja terdapat konflik kepentingan di sana. Bagaimana tidak, Jika Ketua Pansus sendiri termasuk dalam daftar dugaan penerima aliran dana kasus korupsi mega proyek e-KTP? Dan kita tahu hari ini, Ketua Pansus Hak Angket KPK sedang diperiksa dalam kasus tersebut.

Hanya orang-orang yang ingin koruptor di Indonesia bisa leluasa menjarah uang negara tanpa dihukum saja yang menginginkan KPK dibubarkan. Atau Kewenangan KPK diamputasi. Tentu kita sebagai orang yang waras tidak termasuk di dalamnya. Kita justru ingin KPK tambah kuat, agar para koruptor-koruptor yang telah menjarah uang negara tanpa merasa berdosa tersebut dapat dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatan mereka yang telah menyengsarakan rakyat.

Salah satu ormas terbesar di Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama hari ini, Selasa (11/07/2017) telah menyatakan dukungan penuh kepada KPK. Bahkan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (Ketum PBNU) Said Aqil Siroj memberi dukungan kepada KPK yang belakangan kerap mendapat serangan. Menurutnya, PBNU siap berjihad melawan korupsi bersama KPK.

“NU sudah ada kesepakatan dengan KPK untuk mengadakan jihad melawan korupsi,” tutur Said Aqil saat ditanya wartawan tujuannya mendatangi KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (11/7/2017).

“Walhasil kami memberikan dukungan moral pada KPK yang akhir-akhir ini dalam posisinya yang sedang terdesak, sedang banyak dikelitikin, banyak dianggap tidak perlu atau kurang berfungsi. Kami tetap mendukung di belakang KPK, sampai hari ini negara butuh KPK. Karena harapan ini rakyat,” imbuhnya.

Selain Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj yang menyatakan dukungan penuh kepada KPK, Putri Almarhum Gus Dur, Yenny Wahid juga menyatakan dukungan penuh kepada KPK.

“Saya di sini untuk memberikan dukungan kepada KPK. Kita tidak ingin adanya pelemahan terhadap KPK. Justru kita harus memastikan fungsi dan peran KPK harus diperkuat sehingga cita-cita kita bersama bangsa Indonesia ini untuk tidak ada korupsi di negara ini itu bisa tercapai,” ujar Yenny Wahid

Dengan dukungan penuh dari Nahdlatul Ulama kepada KPK, semakin membuat kita percaya dan yakin bahwa KPK sekarang ini bukanlah sebuah lembaga yang tidak berguna seperti yang dikatakan oleh Fahri Hamzah. Karena tidak mungkin NU akan mendukung sebuah lembaga yang tidak berguna. Karena kita tahu NU sekarang ini adalah sebuah ormas yang dengan sepenuh hati menjaga keutuhan NKRI. Sebuah ormas yang tidak ingin negara yang dicintainya ini digerogoti oleh oknum-oknum penjarah uang negara. Sehingga NU terus mendukung KPK untuk memenjarakan para koruptor yang tak tahu diri itu.

Dukungan yang diterima oleh KPK dari NU ini menyiratkan bahwa adalah sesuatu yang salah dengan DPR RI sekarang ini. Apalagi kita tahu bahwa DPR RI sekarang sedang menjadi sorotan akibat dari kasus dugaan korupsi mega proyek e-KTP, karena beberapa oknum anggota DPR terlibat di dalamnya. Dukungan NU ini secara tidak langsung menyatakan bahwa apa yang telah dilakukan oleh KPK sudah pada jalan yang benar. Dan jika DPR macam-macam dengan KPK, maka NU merupakan garda terdepan untuk membela KPK.

Dukungan NU kepada KPK ini, saya yakin akan membuat DPR keok.

Sumber

Tweet